Keterangan Tertulis Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945KETERANGAN TERTULIS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) Dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...
Komnas Perempuan Terima Kunjungan Mahkamah Konstitusi RI dan Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS)Komnas Perempuan menerima kunjungan perwakilan Mahkamah Konstitusi RI yang hadir bersama 5 (lima) orang mahasiswa dari Australia melalui program Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studi...
Informasi Rekrutmen dan Seleksi Staf Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Februari 2023Informasi Rekrutmen dan SeleksiStaf Pengadaan Barang dan JasaKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap PerempuanFebruari 2023Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirika...
Forum Multi Stake Holder Peningkatan Kapasitas UU TPKS dan SPPT-PKKTPKomnas Perempuan, dan British Embbesy malakukan pertemuan Forum Multi Stakeholder Peningkatan Kapasitas UU TPKS dan SPPT-PKKTP pada hari Senin, 6 Februari 2023 yang dilakukan di Prime Plaza Hotel Bali...
Empat Lembaga HAM Bahas Isu Strategis dan Perkuat Jalur Koordinasi untuk Upaya Penegakan HAMKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan pertemuan antar Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LHAM), mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ko...
Informasi Rekrutmen dan Seleksi Asisten Koordinator Bidang Resource Center (RC) untuk Teknologi Informasi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap PerempuanInformasi Rekrutmen dan Seleksi Asisten Koordinator Bidang Resource Center (RC) untuk Teknologi InformasiKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap PerempuanJanuari 2023 Komisi Nasion...
Pertemuan Koordinasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk Membangun Konsep Mekanisme Respons Cepat Perlindungan Pembela HAM termasuk Perempuan Pembela HAMKomnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK mengadakan pertemuan koordinasi pada hari Kamis, (2/2/2023) yang dilakukan di Kantor Komnas Perempuan. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas draft dokumen mekan...
Siaran Pers Komnas Perempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 75/PUU-XX/2022 tentang Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanSiaran Pers Komnas PerempuanTerhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 75/PUU-XX/2022 tentang Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanJakarta, 2 Februa...
Mengawal Pengadopsian 256 Rekomendasi UPR Siklus IV, Komnas Perempuan dan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil Melakukan Audiensi dengan KemenkopolhukamPada Sidang Universal Periodic  Review (UPR) Siklus IV tanggal 11 November 2022 di Jenewa, Indonesia telah menerima 269 rekomendasi (yang kemudian direvisi menjadi 259 rekomendasi) dari 108  negara pe...
Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga: Perspektif Agama dan Sosial BudayaKehadiran Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang hingga kini masih didominasi oleh perempuan, masih sangat penting dan dibutuhkan baik di level mikro oleh pemberi kerja dan keluarganya, hingga ke level makr...
Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Bappenas Lakukan Pertemuan BilateralKomnas Perempuan, Komnas HAM, dan Bappenas melakukan pertemuan bilateral dalan rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dilakukan secara hybrid pada Rabu, (25/1/2023). Rapat tersebut membahas i...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna I Nomor 001/SKP/I/2023 Tentang Kajian Konflik SDA dalam Konteks Potensi Setara Pelanggaran Ham BeratKeputusan V dalam SKP Januari 2023berupa persetujuan terhadap kajian konflik SDA mengangkat tajuk “Konflik SDAPotensi setara Pelanggaran Ham Berat” berbasis pendokumentasian kasus-kasusyang dite...
Mensesneg Dukung Penguatan Kelembagaan Komnas PerempuanDukungan penuh untuk perubahan Perpres No. 65 Tahun 2005 terkait Kelembagaan Komnas Perempuan dan Perpres No. 132 Tahun 2017 terkait hak keuangan Komnas Perempuan disampaikan oleh  Menteri Sekretaris...
Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Klaster KetenagakerjaanPada 5 Oktober 2020,di tengah kontroversi dan gelombang kritik serta penolakan, Sidang Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi berlanjut...
Siaran Pers Komnas Perempuan: Apresiasi Terhadap Dukungan Presiden Atas RUU Pelindungan Pekerja Rumah TanggaSiaran Pers Komnas Perempuan  Apresiasi Terhadap Dukungan Presiden Atas RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga  Jakarta, 18 Januari 2023 Komnas Perempuan mengapresiasi pernyataa...
Menampilkan 976 sampai 990 dari 2018 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas