Kabar Terkini
KETERANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA NO. 83/PUU-XVII/2019 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAKomnas Perempuan memberi perhatian khusus pada kondisi dan situasi perempuan pekerja migran dengan pertimbangan secara kuantitatif jumlah pekerja migran perempuan mendominasi...
Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)Anatomi kelamin pria berbeda dengan anatomi kelaminperempuan sehingga khitan pada kedua jenis kelamin ini berbeda dampaknya.Khitan pada pria menghilangkan preputium ataupun kulit yang menutupi gla...
Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan IndonesiaKertas Kebijakan Komnas Perempuan untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Seksual dan 10 Risalah Kebijakan Di Indonesia, setelah 20 tahun Rencana Aksi ICPD diadopsi, sejumlah kemajuan bisakita catat untuk merealisasikan komitmen negara memberikan perlindungan danpemenuhan hak kesehatan reproduksi dan s...
"Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril""Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril"Link unduh dokumen :Â Surat Rekomendasi KP untuk Amnesti Baiq Nurilhttps://drive.google.com/file/d/1sag65aiaBH4ePbWMIzd...
RISALAH KEBIJAKAN, Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Praktek di 10 Provinsi di IndonesiaWorld Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 200juta perempuan dan anak perempuan di dunia pernah mengalami P2GP, yangpraktiknya dilakukan melalui berbagai prosedur yang melibatkan pemind...
Kertas Kebijakan sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Penanganan kasus Kekerasan terhadap PerempuanMelalui Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan sep...
Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017Permohonan sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentan...
Policy Brief: Kekerasan Seksual, Belajar dari Kebijakan MancanegaraIndonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan danUndang-Undang yang secara spesifi k mengatur kasuskasus kekerasan seksual. Padahal, pada tahun 2013lalu tercatat 5.629 kasus kekerasan seksual...
Kertas Konsep Reformasi Sektor Keamanan Yang Berwajah PerempuanDewan Keamanan PBB menekankan bahwa reformasi sektor keamanan dilakukan sesuai dengan konteks (situasi) dan kebutuhan yang berbeda. Dewan Keamanan menyadari adanya keterkaitan yang kuat antara reforma...
Mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban: Himpunan Kertas Posisi atas Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2012Buku Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban: Himpunan Kertas Posisi atas Berbagai Kebijakan Tahun 2010–2012 adalah kumpulan dokumen posisi kebijakan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pa...
Resolusi Agama LeluhurMasyarakat Adat dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul dalam Dialog Budaya Komunitas Adat yang diselenggarakan pada  tanggal 20 April 2012, di Tobelo, Halmahera Utara.  Kami adalah para pelaku a...
Pertimbangan dan Saran tentang Isu-Isu Krusial dan Langkah Strategis Penegakan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, Khususnya Terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan IndonesiaDokumen pertimbangan dan saran yang disampaikan Komnas Perempuan kepada Presiden RI pada tahun 2011 mengidentifikasi empat isu krusial yang mengabaikan serta melanggar hak-hak konstitusional perempuan...
Renstra Musawah Indonesia: Summary Hasil dan Proceeding (Hotel Harris 4-6 September 2009)Renstra Musawah Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 4-6 September 2009 di Hotel Haris-Jakarta ini membahas sejumlah persoalan yang terkait dengan keorganisasian, baik internal maupun eksternal...
Unsatisfactory. Reform Is Impeded By The Bureaucracy (Notes on the Preliminary Monitoring of Presidential Decree no.06/2006)Laporan pemantauan awal berjudul "Unsatisfactory: Reform is Impeded by the Bureaucracy" yang disusun oleh Komnas Perempuan bersama Jaringan Kerja Masyarakat Sipil (terdiri dari GPPBM, HRWG, KOPBUMI, L...
Menampilkan 46 sampai 59 dari 59 baris
ARTIKEL TERKINI
Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Ayah Nasional 2026Kamis, 12 November 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Usut Kekerasan terhadap Warga yang...Kamis, 12 November 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kesehatan NasionalKamis, 12 November 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Mendesak Pemulihan Korban, serta...Sabtu, 7 November 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Atas Peristiwa Upaya Paksa di Pondok...Senin, 2 November 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 202115 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 2023Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022