Kabar Terkini
Saran dan Pertimbangan Komnas Perempuan atas Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaDokumen Saran dan Pertimbangan Komnas Perempuan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini m...
Rekomendasi Mendorong Kebijakan Perlindungan dan Keamanan bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup di IndonesiaDokumen Rekomendasi Mendorong Kebijakan Perlindungan dan Keamanan bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup di Indonesia ini merupakan hasil konsultasi nasional yang disusun Komnas...
Hilang dalam Kebijakan Pembangunan: Refleksi dan Masukan Komnas Perempuan tentang Peta Jalan Rancangan PembangunanKertas kerja ini membedah secara kritis dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025–2029) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasion...
Saran dan Pertimbangan Komnas Perempuan atas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan GenderDokumen "Saran dan Pertimbangan Komnas Perempuan atas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender” ini menyajikan pandangan, analisis, serta usulan K...
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkait Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/RancapinangKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan Keterangan Tertulis sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam Perkara Nomor: 10/G/2026/PTUN.SRG di Pengadilan T...
Policy Brief Komnas Perempuan: Bisnis dan HAM di Era Digital - Perspektif HAM dan Gender pada Tiga Daerah Proyek Strategis NasionalKertas kebijakan "Bisnis dan HAM di Era Digital: Perspektif HAM dan Gender pada Tiga Daerah Proyek Strategis Nasional" memotret kerentanan berlapis yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM dan peremp...
Policy Brief Komnas Perempuan: Rekomendasi untuk Memastikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Pengungsi Luar Negeri di IndonesiaKomnas Perempuan menerbitkan Policy Brief bertajuk "Rekomendasi untuk Memastikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia: Analisis Kritis HAM dan Keadilan Gender un...
Policy Brief Komnas Perempuan: Penundaan Keadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan SeksualMerujuk pada prinsip justice delayed is justice denied atau keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang tidak diberikan, penundaan keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual berarti keadaan k...
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 34/PUU-XXIV/2026 terkait Review UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPUKomnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait ketentuan persatuan har...
Kertas Kebijakan: Menanggapi Situasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di IndonesiaKomnas Perempuan menerbitkan Kertas Kebijakan bertajuk "Menanggapi Situasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Berperspektif Gender" sebagai respons stra...
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 335/G/2025/PTUN-JKT terkait Pernyataan Menteri Kebudayaan tentang Peristiwa Mei 1998Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan amicus curiae (sahabat pengadilan) dalam perkara Nomor 335/G/2025/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pe...
Sikap dan Jawaban Komnas Perempuan Untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Prlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Dokumen “Sikap dan Jawaban Komnas Perempuan untuk RDPU RUU PPRT” ini memuat pandangan dan penjelasan Komnas Perempuan terhadap berbagai pertanyaan yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) t...
Kertas Lobi Komnas Perempuan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Dokumen Kertas Lobi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) 2026 ini disusun oleh Komnas Perempuan merupakan bahan advokasi berkesinambungan sebagai bahan advokasi kebijak...
Daftar Inventaris Masalah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Selama lebih dari dua dekade, pekerja rumah tangga berada dalam situasi kerentanan sistematis yang bersumber dari tidak diakuinya kerja domestik dan perawatan sebagai relasi kerja yang sah dalam keran...
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG terkait Kebijakan Perluasan PLTP Ulumbu Poco Leok di Pengadilan Tata Usaha Negara KupangKomnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG terkait kebijakan perluasan PLTP Ulumbu di Poco Leok, sebagai bagian dari pelaksanaan...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 51 baris
ARTIKEL TERKINI
Saran dan Pertimbangan Komnas Perempuan atas Rancangan Peraturan...3 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Lanjut Usia Internasional...Jumat, 2 Oktober 2026Informasi Rekrutmen dan Seleksi Eksternal Tenaga Pendukung Teknis Asisten...Rabu, 30 September 2026Informasi Rekrutmen dan Seleksi Eksternal Tenaga Pendukung Teknis Asisten...Rabu, 30 September 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2026Selasa, 29 September 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)5 tahun yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022