Kertas Kebijakan Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO...Kertas Kebijakan Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada...Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada Pekerja Migran
Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan...Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam...
Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan RUU...Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang Nomor 35...Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika)
Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di...Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan Implementasi
Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme...Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia
Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP...Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKS
Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu...Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan...Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan
Kertas Kebijakan Rekomendasi Komnas Perempuan...Kertas Kebijakan Rekomendasi Komnas Perempuan atas Pencegahan, Penanganan Femisida, dan Pemulihan Keluarga Korban
Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan...Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pentingnya Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua...
Policy Brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 ...Policy Brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan Indonesia
Policy Brief 3: Resiliensi Perempuan dalam...Policy Brief 3: Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19
Policy Brief 1: Pemenuhan Hak Konstitusional...Policy Brief 1: Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Era Pandemi COVID-19 dan Kebiasaan Baru
Menampilkan 16 sampai 30 dari 41 baris

location_on
Jl. Latuharhary No.4B 1, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
call
Nomor Telpon/Fax
+62-21-3903963
+62-21-3903922 (Fax)
mail
Surat Elektronik
public
Ikuti Kami
privacy_tip
Disclaimer
Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Copyright © 2023. Komnas Perempuan
accessibility_new
Menu Aksesibilitas