Kabar Terkini
Komnas Perempuan dan IPK Indonesia Gelar Pelatihan Dampingan Psikologis Awal Berperspektif HAM dan Gender di PaluKomisi Nasional Anti Kekerasanterhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bekerja sama dengan Ikatan PsikologKlinis (IPK) Indonesia menggelar pelatihan Modul Dampingan Psikologis Awal(DPA) Berperspekt...
Komnas Perempuan Menerima Audiensi KASBI, Upaya Memperbaiki Kondisi Perempuan PekerjaSekitar tiga puluh dua Pengurus KonfederasiKongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dari tingkat pusat dan daerah melakukanaudiensi ke Komnas Perempuan untuk membahas dampak Pemutusan Hubun...
Serah Terima Kepemimpinan KuPP dari Komnas Perempuan ke Ombudsman RI; Harapan untuk Perkuat Upaya Pencegahan PenyiksaanPada Rabu, (13/3/2025), di Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerahkan kepemimpinan koordinasi Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) kepada Ombuds...
Ketua Komnas Perempuan Soroti Hak Perempuan dalam Investasi Kesehatan untuk Indonesia Emas 2045Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menegaskan bahwa pemenuhan hak perempuan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi elemen krusial dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini ia sampaika...
Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan 2024“Manata Data, Menajamkan Arah”Jakarta, 8 Maret 2025Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Ca...
Pernyataan Seksis Anggota DPR RI dalam Rapat Komisi X DPR RI, 5 Maret 2025Cegah PernyataanSeksis, Perkuat Kewibawaan DPR RI Jakarta, 6 Maret 2025 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KomnasPerempuan) mengecam pernyataan Ahmad Dhani (AD), anggota DPR RI, ya...
Laporan Pencarian dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Isu Konflik Sumber daya Alam (Pencemaran Lingkungan) di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera UtaraLaporan Pencarian dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Isu Konflik Sumber daya Alam (Pencemaran Lingkungan) di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera Utara. Laporan hasil pemantauan Komnas...
Rekomendasi Umum Komnas Perempuan No. 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Akses Perempuan Korban Atas Keadilan dan Pemulihan dalam Perkawinan Belum TercatatRekomendasiUmum Komnas Perempuan No. 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga dan Akses Perempuan Korban Atas Keadilan dan Pemulihan dalamPerkawinan Belum Tercatat...
Kertas Kerja Pengembangan Pengetahuan Potensi Setara pelanggaran HAM Berat dalam Konfik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang: Merintis Pengetahuan dari Perspektif Hak Asasi PerempuanDua dekade lamanya Komnas Perempuan menerima laporan tentang konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Tata Ruang. Laporan kian menderas pada puncaknya sepanjang 2015-2019, saat maraknya kebijakan pembanguna...
Laporan Pemantauan Papua 2018-2021: Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasisme dan Perempuan Pembela HAM)Laporan pendokumentasian yang berjudul,“Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasismedan Perempuan Pembela HAM)” yang memotret beragam pantauan Komnas Perempuant...
Komnas Perempuan Apresiasi Kick-Off Kampanye #RiseAndSpeak sebagai Komitmen Bersama untuk Perlindungan Perempuan dan AnakKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi peluncuran Kick-Off Meeting Kampanye #RiseAndSpeak yang diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Per...
Pemantauan Implementasi Program Kawasan Bebas KekerasanProgram prioritas Kawasan Bebas dari Kekerasan(KBK) diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, namun embrionya sudahsejak 2015 melalui dialog-dialog kebijakan dengan para pihak, terma...
Menanti Resettlement yang Tak Pasti Kapan WaktunyaImarried to a wrong guy just to save my self from toxic parents and toxicpeople. I was surrounded by fake love, fake friends and fake people. They alltoxic family community. I felt anxiety and d...
Komnas Perempuan dan KND Sepakat Perkuat Advokasi bagi Perempuan Pekerja dan Perempuan Terpidana MatiKomnas Perempuan melakukan dialog dengan Komisi Nasional Disabilitas(KND) yang diwakili secara langsung oleh Komisioner KND, Fatimah Asri, besertajajarannya pada hari Jumat (21/02/2025) bertempat...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna II Nomor 12/RT.02/II/2025 Tentang Penggunaan Istilah Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum AdatSidang Komisi Paripurna II memutuskan:Memaknai penggunaan istilah masyarakat hukum adat danmasyarakat tradisional di dalam Konstitusi sebagai upaya untuk memastikan pelindunganpada hak-hak kolektif...
Menampilkan 391 sampai 405 dari 1965 baris
ARTIKEL TERKINI
Membangun Pemberitaan Berperspektif GenderSelasa, 4 Agustus 2026Komnas Perempuan Perkuat Pemantauan Hak Perempuan LansiaJumat, 31 Juli 2026Komnas Perempuan Perkuat Respons Kekerasan di Tanah PapuaSelasa, 28 Juli 2026Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di...Senin, 27 Juli 2026Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022