Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Bidan Nasional 2024“Tingkatkan Kapasitas Bidan Untuk Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Dan Mencegah Kekerasan Berbasis Gender Perempuan”Jakarta, 24 Juni 2024Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Per...
Serah Terima Surat Kuasa Kerja Sama Pemanfaatan PDN Komnas Perempuan dan Komnas HAMSebagaimana upaya Negara dalam pengelolaan Pemerintahan Berbasis Eletronik seperti termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Komnas...
Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2024 “Perkuat Regulasi Perlindungan dan Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan Mengintegrasikan Berperspektif HAM dan Keadilan Gender” Jakarta, 20 Juni 2024 Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komn...
Pengumuman Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan Periode 2025 - 2030Sidang Komisi Paripurna Komnas Perempuan telah membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Paripurna  Komnas Perempuan untuk Periode 2025-2030, pada 5 Juni 2024. Merujuk pada Peratura...
CATAHU 2023: PELUANG PENGUATAN SISTEM PENYIKAPAN DI TENGAH PENINGKATAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUANCatatan Tahunan atau CATAHU Komnas Perempuan telah digagas lebih 2 dekade lalu, tiga tahun setelah Komnas Perempuan berdiri, sebagai cara untuk melaksanakan tugasnya dalam pendokumentasian kasus dan d...
Komnas Perempuan Gelar Pelatihan untuk Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Disabilitas dan Lansia di BantenSerang, 21 Juni 2024- Komnas Perempuan bekerja sama dengan DAMAR Banten menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Kapasitas Multipihak tentang Kesehatan Reproduksi dan Anti Kekerasan bagi Perempuan Penyand...
Kolaborasi Komnas Perempuan dan HWDI Sumut Mendorong Anggaran Desa Responsif Perempuan Disabilitas dan LansiaPerencanaan program dan anggaran yang berpihak pada kelompok rentan diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerataan pemenuhan hak dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas dan lansia...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 1012/RT.02/VI/2024 Tentang Kelanjutan Partisipasi Komnas Perempuan dalam Keanggotaannya di Konvensi Working Group no Women Preventing Countering Violent Extremism (WGWC)SidangKomisi Paripuma VI memutuskan akan melakukan penjajakan atas Konvensi WGWCsebagai affiliate untuk membangun strategi dalam memberikan dukungan terhadapkerja-keja yang dilakukan Konvensi WG...
Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada Pekerja MigranOmnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, meskipun mendapat kritik luas karena prosesnya yang tergesa-gesa. Salah satu isu yang tiba-tiba d...
Siaran Pers Komnas Perempuan dalam Peringatan Hari PRT Internasional 2024“Bahas dan Sahkan RUU PPRT Sebagai Legacy DPR RI 2019-2024”Jakarta, 15 Juni 2024Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera me...
Siaran Pers Komnas Perempuan atas Kasus Perempuan Berkonflik Hukum Polwan FN“Tangani Tuntas KDRT, Dampak Negatif Digitalisasi dan Kerentanan Perempuan Berkonflik dengan Hukum” Jakarta, 13 Juni 2024 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Ko...
Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (RPP Living Law) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Unda...
Dialog dengan Pemda Provinsi Bali dan Peluncuran Hasil Pemetaan Pengalaman Perempuan terdampak TerorismeKomisiNasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukanrangkaian kegiatan antara lain dialog dengan Pemerintah Provinsi Bali danpeluncuran hasil pemetaan pengalaman perempu...
Informasi Rekrutmen dan Seleksi Magang Khusus Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Juni Tahun 2024Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No.181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI No. 8 Ta...
Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Nota Kesepahaman antara Komnas Perempuan dan Bawaslu RI“Membangun Ekosistem Pemilu yang Adil tanpa Kekerasan terhadap Perempuan” Jakarta, 10 Juni 2024 Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komisi Na...
Menampilkan 631 sampai 645 dari 2018 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas