Kabar Terkini
Pemda Punya Peran Penting Hapus Intoleransi dan EkstremismeKomnas Perempuan melakukan dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata pada Jumat (28/7/2023), untu...
Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan KepercayaanMahkamah Agung Menerbitkan Kebijakan Diskriminatif 27 Juli 2023 Komnas Perempuan menyatakan keprihatinan atas diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentan...
Gelar Konsultasi Publik, Komnas Perempuan Ungkap Kekerasan Berbasis Gender dalam BencanaKamis (27/07/23), Komnas Perempuan menyelenggarakan Konsultasi Publik Rekomendasi Kebijakan Penganggaran dalam Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Bencana. Kerja-kerja Komnas Perempuan s...
Tim KuPP dan Polri Bersinergi Cegah Praktik PenyiksaanTim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND, ORI, dan LPSK mengadakan diskusi dan sosialisasi tentang KuPP dan Nota Kesepahaman Kepolisi...
Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Sidang sesi ke-16 EMRIP, Jenewa 17-21 Juli 2023Masyarakat Adat dan Keberlangsungan Peradaban yang Inklusif Bagi Dunia25 Juli 2023Negara-negara perlu dengan segera mengembangkan upaya pelindungan komprehensif pada masyarakat asli/adat dalam m...
Tim KuPP Kunjungi Polda Papua, Wakapolda: Pemenuhan Hak Tahanan Masih Terkendala AnggaranTim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, ORI, KPAI, LPSK, dan KND diterima oleh Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Brigjen Ramdani Hidayat...
Siaran Pers Komnas Perempuan 39 Tahun Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)Indonesia Belum Memenuhi Amanat CEDAW Terkait Penghapusan Diskriminasi dalam Kehidupan Politik 24 JULI 2023 “Sebagai Negara-Pihak yang telah mengesahkan CEDAW melalui Undang-Undang No....
Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Pengesahan Omnibus Law Undang Undang KesehatanUU Kesehatan Belum Maksimal Mendorong Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender terhadap PerempuanJakarta, 20 Juli 2023 Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ke...
Kertas Kerja Akselerasi Penyikapan Konstitusional Atas Kebijakan DiskriminatifKomnas Perempuan telah melakukan dokumen kebijakan yang memuat diskriminatif sejak tahun 2009, dan telah mendorong peran-peran yang penting dilakukan oleh Kementerian-...
Kunjungi Sulawesi Selatan, Komnas Perempuan Ajak Pemprov Perkuat Komitmen Perlindungan Hak Perempuan dalam Pemilu Serentak 2024Makassar – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdialog dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan pada Senin, (17/7/2023). Pertemuan yang dilangsungkan di...
Komnas Perempuan Diskusikan Penyusunan Standard Setting Kawasan Bebas Kekerasan di Lingkungan BUMNKomnas Perempuan mendiskusikan Penyusunan Standard Setting Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) di Lingkungan Kementrian BUMN dan BUMN, sebagai upaya implementasi pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan...
PT Garuda Indonesia Gandeng Komnas Perempuan Perangi Kekerasan Seksual di Lingkungan KerjaSenin, (17/7/2023), Komnas Perempuan menerima audiensi dari PT Garuda Indonesia, Tbk. Audiensi ini bertujuan untuk mendialogkan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan G...
Komnas Perempuan, KemenPPPA dan FPL Luncurkan Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2022Selasa (18/07/2023), Komnas Perempuan bergerak bersama Kementerian PPPA dan Forum Pengada Layanan (FPL) meluncurkan laporan sinergi database kekerasan terhadap perempuan tahun 2022. Kesepakatan bersam...
Komnas Perempuan Diskusikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang UU TPKS dan KUHP di KupangKomnas Perempuan mengadakan diskusi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, sebagai peraturan delegasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH...
Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikKomisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAMdengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhad...
Menampilkan 796 sampai 810 dari 1965 baris
ARTIKEL TERKINI
Membangun Pemberitaan Berperspektif GenderSelasa, 4 Agustus 2026Komnas Perempuan Perkuat Pemantauan Hak Perempuan LansiaJumat, 31 Juli 2026Komnas Perempuan Perkuat Respons Kekerasan di Tanah PapuaSelasa, 28 Juli 2026Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di...Senin, 27 Juli 2026Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...3 tahun yang lalu15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022