Kabar Terkini
Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Pengesahan Omnibus Law Undang Undang KesehatanUU Kesehatan Belum Maksimal Mendorong Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender terhadap PerempuanJakarta, 20 Juli 2023 Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ke...
Kertas Kerja Akselerasi Penyikapan Konstitusional Atas Kebijakan DiskriminatifKomnas Perempuan telah melakukan dokumen kebijakan yang memuat diskriminatif sejak tahun 2009, dan telah mendorong peran-peran yang penting dilakukan oleh Kementerian-...
Kunjungi Sulawesi Selatan, Komnas Perempuan Ajak Pemprov Perkuat Komitmen Perlindungan Hak Perempuan dalam Pemilu Serentak 2024Makassar – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdialog dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan pada Senin, (17/7/2023). Pertemuan yang dilangsungkan di...
Komnas Perempuan Diskusikan Penyusunan Standard Setting Kawasan Bebas Kekerasan di Lingkungan BUMNKomnas Perempuan mendiskusikan Penyusunan Standard Setting Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) di Lingkungan Kementrian BUMN dan BUMN, sebagai upaya implementasi pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan...
PT Garuda Indonesia Gandeng Komnas Perempuan Perangi Kekerasan Seksual di Lingkungan KerjaSenin, (17/7/2023), Komnas Perempuan menerima audiensi dari PT Garuda Indonesia, Tbk. Audiensi ini bertujuan untuk mendialogkan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan G...
Komnas Perempuan, KemenPPPA dan FPL Luncurkan Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2022Selasa (18/07/2023), Komnas Perempuan bergerak bersama Kementerian PPPA dan Forum Pengada Layanan (FPL) meluncurkan laporan sinergi database kekerasan terhadap perempuan tahun 2022. Kesepakatan bersam...
Komnas Perempuan Diskusikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang UU TPKS dan KUHP di KupangKomnas Perempuan mengadakan diskusi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, sebagai peraturan delegasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH...
Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikKomisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAMdengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhad...
Komnas Perempuan Suarakan Pentingnya Peran Satgas PPKS di Perguruan TinggiKomisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menjadi narasumber dalam Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) & Rumah Moderasi Beragama (RMB) yang diadakan STAB Maitreyawira,...
Komnas Perempuan Gelar Diskusi Publik tentang Pengalaman dan Tantangan Penanganan Kekerasan terhadap PerempuanMemperingati Hari Bhayangkara 2023 sejalan dengan implementasi Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Rangka Perlindungan Hukum dan Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender terhadap P...
Bertemu DPRD Sumut, Komnas Perempuan Soroti Upaya Pelindungan Pekerja RumahanKomnas Perempuan melakukan dialog dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait advokasi perlindungan bagi Pekerja Rumahan pada Kamis (6/7/2023). Dalam pertemuan Komnas Perempuan mendorong dan m...
Komnas Perempuan Melakukan Dialog dengan Pemerintah Provinsi Palu, Lintas Dinas terkait Penyikapan Kekerasan Berbasis Gender pada Konteks Bencana PaluKekerasan berbasis gender terjadi secara masif dalam konteks bencana akibat perubahan iklim, bencana alam yang kadang-kadag disusul konflik sosial, seperti terjadi di Palu. CATAHU 2006 Komnas Perempua...
Vanish in the Silence: Victims of Femicide and Their Families Have the Right to JusticeNational Commission on Violence against Women (hereinafter referred to as Komnas Perempuan) is a national mechanism for the fulfillment and enforcement of women's human rights which was established un...
Komnas Perempuan Serahkan Rekomendasi kepada Kemendagri RI untuk Pelindungan Perempuan Penganut Agama Berkembang di IndonesiaKomnas Perempuan menyerahkan rekomendasi untuk perlindungan perempuan penganut agama yang berkembang di Indonesia kepada Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Davi...
Amicus Curiae Terhadap Uji Materiil PKPU No 10 Tahun 2023: Langkah Mundur Kebijakan Tindakan Afirmasi 30 Persen Kuota Keterwakilan Perempuan3 Juli 2023 Komnas Perempuan pada Senin (3/7/2023) menyampaikan pendapat hukumnya dalam bentuk keterangan tertulis sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae kepada Mahkamah Agung.&n...
Menampilkan 856 sampai 870 dari 2018 baris
ARTIKEL TERKINI
Pemetaan Akses Layanan bagi Korban KBGtP di Papua Barat DayaRabu, 7 Oktober 2026Membaca Situasi Perempuan Papua dari Suara Masyarakat SipilRabu, 7 Oktober 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Respons atas Putusan Bebas Pengadilan Tinggi...Selasa, 6 Oktober 2026Saran dan Pertimbangan Komnas Perempuan atas Rancangan Peraturan...Senin, 5 Oktober 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Lanjut Usia Internasional...Jumat, 2 Oktober 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022