Policy Brief 1: Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Era Pandemi COVID-19 dan Kebiasaan BaruPandemi yang menyebar ke banyak negara dalam waktu singkat ternyataberdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki. Pertumbuhan jumlah kasusbaru COVID-19 terjadi sangat cepat. Antara kasus pertama...
13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 1.Judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.e2.Pengalaman dan Pembelajaran Penanganan Kekerasan Seksual.e3.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual...
KETERANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA NO. 83/PUU-XVII/2019 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAKomnas Perempuan memberi perhatian khusus pada kondisi dan situasi perempuan pekerja migran dengan pertimbangan secara kuantitatif jumlah pekerja migran perempuan mendominasi...
Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)Anatomi kelamin pria berbeda dengan anatomi kelaminperempuan sehingga khitan pada kedua jenis kelamin ini berbeda dampaknya.Khitan pada pria menghilangkan preputium ataupun kulit yang menutupi gla...
Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan IndonesiaKertas Kebijakan Komnas Perempuan untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Seksual dan 10 Risalah Kebijakan Di Indonesia, setelah 20 tahun Rencana Aksi ICPD diadopsi, sejumlah kemajuan bisakita catat untuk merealisasikan komitmen negara memberikan perlindungan danpemenuhan hak kesehatan reproduksi dan s...
"Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril""Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril"Link unduh dokumen :  Surat Rekomendasi KP untuk Amnesti Baiq Nurilhttps://drive.google.com/file/d/1sag65aiaBH4ePbWMIzd...
RISALAH KEBIJAKAN, Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Praktek di 10 Provinsi di IndonesiaWorld Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 200juta perempuan dan anak perempuan di dunia pernah mengalami P2GP, yangpraktiknya dilakukan melalui berbagai prosedur yang melibatkan pemind...
Kertas Kebijakan sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Penanganan kasus Kekerasan terhadap PerempuanMelalui Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan sep...
Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017Permohonan sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentan...
Policy Brief: Kekerasan Seksual, Belajar dari Kebijakan MancanegaraIndonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan danUndang-Undang yang secara spesifi k mengatur kasuskasus kekerasan seksual. Padahal, pada tahun 2013lalu tercatat 5.629 kasus kekerasan seksual...
Kertas Konsep Reformasi Sektor Keamanan Yang Berwajah Perempuan Dewan Keamanan PBB menekankan bahwa reformasi sektor keamanan dilakukan sesuai dengan konteks (situasi) dan kebutuhan yang berbeda. Dewan Keamanan menyadari adanya keterkaitan yang kuat antara reforma...
Resolusi Agama LeluhurMasyarakat Adat dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul dalam Dialog Budaya Komunitas Adat yang diselenggarakan pada  tanggal 20 April 2012, di Tobelo, Halmahera Utara.  Kami adalah para pelaku a...
Menampilkan 31 sampai 42 dari 42 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas