Kabar Terkini
Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Klaster KetenagakerjaanPada 5 Oktober 2020,di tengah kontroversi dan gelombang kritik serta penolakan, Sidang Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi berlanjut...
Kertas Kebijakan Rekomendasi Komnas Perempuan atas Pencegahan, Penanganan Femisida, dan Pemulihan Keluarga KorbanKertas Kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi- rekomendasi tentang aspek struktur dan substansi hukum, pendataan, pemulihan serta strategi pencegahan femisida. Rekomendasi-rekomendasi disusun...
Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pentingnya Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa dan Dampaknya terhadap PerempuanPenghilangan paksa merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu ini menguat dan menjadi perhatian publik di masa berakhirnya Orde Baru...
Policy Brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan IndonesiaDalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Disadari bahwa penutup...
Policy Brief 3: Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19Salah satu temuan kajian Komnas Perempuan “Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Menguatkan Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi COVID-19” adalah tingginya daya lenting (resiliensi) perempuan untu...
Policy Brief 1: Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Era Pandemi COVID-19 dan Kebiasaan BaruPandemi yang menyebar ke banyak negara dalam waktu singkat ternyataberdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki. Pertumbuhan jumlah kasusbaru COVID-19 terjadi sangat cepat. Antara kasus pertama...
13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 1.Judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.e2.Pengalaman dan Pembelajaran Penanganan Kekerasan Seksual.e3.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual...
KETERANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA NO. 83/PUU-XVII/2019 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAKomnas Perempuan memberi perhatian khusus pada kondisi dan situasi perempuan pekerja migran dengan pertimbangan secara kuantitatif jumlah pekerja migran perempuan mendominasi...
Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)Anatomi kelamin pria berbeda dengan anatomi kelaminperempuan sehingga khitan pada kedua jenis kelamin ini berbeda dampaknya.Khitan pada pria menghilangkan preputium ataupun kulit yang menutupi gla...
Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan IndonesiaKertas Kebijakan Komnas Perempuan untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Seksual dan 10 Risalah Kebijakan Di Indonesia, setelah 20 tahun Rencana Aksi ICPD diadopsi, sejumlah kemajuan bisakita catat untuk merealisasikan komitmen negara memberikan perlindungan danpemenuhan hak kesehatan reproduksi dan s...
"Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril""Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril"Link unduh dokumen : Surat Rekomendasi KP untuk Amnesti Baiq Nurilhttps://drive.google.com/file/d/1sag65aiaBH4ePbWMIzd...
RISALAH KEBIJAKAN, Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Praktek di 10 Provinsi di IndonesiaWorld Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 200juta perempuan dan anak perempuan di dunia pernah mengalami P2GP, yangpraktiknya dilakukan melalui berbagai prosedur yang melibatkan pemind...
Kertas Kebijakan sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Penanganan kasus Kekerasan terhadap PerempuanMelalui Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan sep...
Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017Permohonan sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentan...
Policy Brief: Kekerasan Seksual, Belajar dari Kebijakan MancanegaraIndonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan danUndang-Undang yang secara spesifi k mengatur kasuskasus kekerasan seksual. Padahal, pada tahun 2013lalu tercatat 5.629 kasus kekerasan seksual...
Menampilkan 31 sampai 45 dari 47 baris
ARTIKEL TERKINI
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di...Senin, 27 Juli 2026Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati 42 Tahun Ratifikasi CEDAWJumat, 24 Juli 2026Perpustakaan Komnas Perempuan Kembali Melayani Kunjungan PublikKamis, 23 Juli 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Mendesak Penghentian Persekusi dan...Senin, 20 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022