Kabar Terkini
Kertas Posisi Komnas Perempuan Penerapan Komutasi Bagi Perempuan Terpidana MatiKertas kebijakan ini disusun sebagai respons atas dua persoalan mendasar yang perlu segera diatasi dalam rangka memastikan pelaksanaan KUHP 2023 sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan s...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) Pada Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021)Dokumen ini merupakan Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam perkara pengujian materiil kepada Mahkam...
Rekomendasi Umum Komnas Perempuan No. 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Akses Perempuan Korban Atas Keadilan dan Pemulihan dalam Perkawinan Belum TercatatRekomendasiUmum Komnas Perempuan No. 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga dan Akses Perempuan Korban Atas Keadilan dan Pemulihan dalamPerkawinan Belum Tercatat...
Kertas Posisi: Pandangan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Terhadap Perlindungan Hak dan Keadilan Substantif bagi Perempuan Adat dalam Ruu Masyarakat Hukum Adat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap PerempuanRUU Masyarakat Adat telah diusulkan sejak tahun 2003. Namun, hingga akhir sidang DPR tahun 2024, rancangan undang-undang ini belum juga disahkan. Sejumlah faktor menjadi penghambat, baik dari aspek su...
Kertas Kebijakan Komnas Perempuan Sebagai Rekomendasi RUU PenyiaranMempertimbangkan pesatnyaperkembangan teknologi penyiaran dengan munculnya platform digital,streaming, dan media sosial, juga adanya pergeserancara orang mengakses informasi, Komnas Perempuan me...
Rekomendasi Kebijakan bagi Upaya Pengakuan dan Upaya Pemenuhan hak Perempuan Pekerja RumahanDokumen rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan dokumen Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pekerja Rumahan: Pemetaan Awal pada 6 Provinsi di Indonesia dan dokumen peta situasi hasil pemantauan...
Kertas Kebijakan Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia KerjaDengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja dan semakin beragamnya sektor pekerjaan, tantangan terkait kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja menjadi semakin kompleks. Masalah ini tidak hanya...
Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada Pekerja MigranOmnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, meskipun mendapat kritik luas karena prosesnya yang tergesa-gesa. Salah satu isu yang tiba-tiba d...
Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (RPP Living Law) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Unda...
Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah TanggaKertas Kebijakan ini berisikan ulasan mengenai Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sesuai dengan perkembangan data dan situasi advokasi RUU PPRT pada...
Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika)Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika) menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2020-2024. Usulan revisi ini diajukan oleh pemerint...
Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan ImplementasiPekerja rumahan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang serius, meskipun mereka berkontribusi signifikan terhadap rantai pasok industri padat karya. Sebagian besar dari mereka bekerja tanpa...
Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik IndonesiaSejak awal pendiriannya Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil telah menyusun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Kekerasan y...
Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKSPasca dibentuknya Panitia Antar Kementerian (PAK) oleh KPPPA melalui Surat Keputusan (SK) Menteri PPPA Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pembentukan PAK RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan...
Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikKomisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAMdengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhad...
Menampilkan 16 sampai 30 dari 47 baris
ARTIKEL TERKINI
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di...Senin, 27 Juli 2026Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati 42 Tahun Ratifikasi CEDAWJumat, 24 Juli 2026Perpustakaan Komnas Perempuan Kembali Melayani Kunjungan PublikKamis, 23 Juli 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Mendesak Penghentian Persekusi dan...Senin, 20 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022