Kabar Terkini
Rekomendasi Kebijakan bagi Upaya Pengakuan dan Upaya Pemenuhan hak Perempuan Pekerja RumahanDokumen rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan dokumen Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pekerja Rumahan: Pemetaan Awal pada 6 Provinsi di Indonesia dan dokumen peta situasi hasil pemantauan...
Kertas Kebijakan Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia KerjaDengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja dan semakin beragamnya sektor pekerjaan, tantangan terkait kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja menjadi semakin kompleks. Masalah ini tidak hanya...
Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada Pekerja MigranOmnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, meskipun mendapat kritik luas karena prosesnya yang tergesa-gesa. Salah satu isu yang tiba-tiba d...
Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (RPP Living Law) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Unda...
Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah TanggaKertas Kebijakan ini berisikan ulasan mengenai Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sesuai dengan perkembangan data dan situasi advokasi RUU PPRT pada...
Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika)Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika) menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2020-2024. Usulan revisi ini diajukan oleh pemerint...
Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan ImplementasiPekerja rumahan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang serius, meskipun mereka berkontribusi signifikan terhadap rantai pasok industri padat karya. Sebagian besar dari mereka bekerja tanpa...
Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik IndonesiaSejak awal pendiriannya Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil telah menyusun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Kekerasan y...
Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKSPasca dibentuknya Panitia Antar Kementerian (PAK) oleh KPPPA melalui Surat Keputusan (SK) Menteri PPPA Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pembentukan PAK RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan...
Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikKomisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAMdengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhad...
Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Klaster KetenagakerjaanPada 5 Oktober 2020,di tengah kontroversi dan gelombang kritik serta penolakan, Sidang Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi berlanjut...
Kertas Kebijakan Rekomendasi Komnas Perempuan atas Pencegahan, Penanganan Femisida, dan Pemulihan Keluarga KorbanKertas Kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi- rekomendasi tentang aspek struktur dan substansi hukum, pendataan, pemulihan serta strategi pencegahan femisida. Rekomendasi-rekomendasi disusun...
Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pentingnya Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa dan Dampaknya terhadap PerempuanPenghilangan paksa merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu ini menguat dan menjadi perhatian publik di masa berakhirnya Orde Baru...
Policy Brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan IndonesiaDalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Disadari bahwa penutup...
Policy Brief 3: Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19Salah satu temuan kajian Komnas Perempuan “Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Menguatkan Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi COVID-19” adalah tingginya daya lenting (resiliensi) perempuan untu...
Menampilkan 16 sampai 30 dari 42 baris
ARTIKEL TERKINI
Merawat Ingatan, Menolak Penyangkalan: Reformasi Belum Tuntas Selama...Selasa, 26 Mei 2026Laporan Pemantauan Komnas Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di...Kamis, 21 Mei 2026Informasi Rekrutmen dan Seleksi Eksternal Petugas Keamanan Komisi Nasional...Rabu, 20 Mei 2026Siaran Pers Komnas Perempuan: Korban Adalah Fokus Utama dalam Penanganan...Rabu, 20 Mei 2026Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2025Selasa, 19 Mei 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019