Komnas Perempuan Luncurkan Hasil Pemetaan Dampak Krisis Iklim terhadap Perempuan  “Lenting dalam Kegentingan: Dampak Krisis Iklim terhadap Kerentanan Perempuan”, demikian judul hasil pemetaan awal situasi perempuan dan kelompok rentan dalam krisis iklim. Hasil pemetaan awal terse...
Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh Jaringan Pemantau Aceh 231 dan Komnas PerempuanPada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum nasional yang memberikan terobosan dalam perlindungan terhadap perempuan korban k...
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, BaliPeta situasi perempuan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) disusun berdasarkan rencana kerja Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan Tahun 2023. Fokus pendokumentasian ini adalah p...
2 Tahun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan dan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan UU TPKSTahun 2024 menjadi penanda dua tahun pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan infrastruktur pencegahan, penanganan dan pemulihan korban TPKS. Komnas Per...
Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2024"Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan"Jakarta, 25 November 2024Dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) yang dimulai 25 November hing...
Kunjungi Timor Leste, Komnas Perempuan Konsultasikan Pemulihan Penyintas Kekerasan Seksual Pelanggaran HAM Masa LaluKomnas Perempuan pada tanggal 21-23 November melakukan serangkaian konsultasi dengan para pihak di Timor Leste yaitu; Centro Nacional Chega (CN) yang merupakan lembaga yang pemerintah Timor Leste untu...
Komnas Perempuan Berdialog dengan Delegasi Musawah Pakistan, Komisi Nasional Perempuan Filipina, Delegasi Myanmar, WOSSO ARROW dan Kedutaan Indonesia(Komnas Perempuan mengunjungi Kedubes RI di Bangkok memastikan peluang pelaporan sebagai Lembaga HAM untuk BPfA ke depan)Komnas Perempuan menghadiri tinjauan Beijing Platform for Action (BPfA) +30 yan...
Instrumen dan Konsep Reparasi untuk Korban Terorisme di IndonesiaAksi terorisme di Indonesia bukanlah fenomena baru. Tahun 2000 menjadi awal dari rangkaian aksi pengeboman yang terjadi secara masif, baik dari segi jumlah kejadian maupun jumlah korban, baik yang tew...
Peta Awal Kerja Lembaga HAM dan Gerakan Sosial-Gerakan Perempuan dalam Merespon Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian Ham PerempuanKomnas Perempuan memandang penting untuk melakukan pemetaan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh National Human Rights Institution (NHRI) dan gerakan sosial, khususnya Gerakan Perempuan, dalam men...
KuPP Luncurkan Laporan 25 Tahun Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di KupangKerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Pe...
Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Reviu Pelaksanaan Beijing Platform for Action di Indonesia untuk 12 Bidang Kritis“Pemerintah Perlu Memastikan Implementasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Berbasis Gender dan Pemenuhan HAM Perempuan”  Jakarta, 17 November 2024 Sebagai negara pihak dari Konvensi...
Komnas Perempuan Lakukan Konsultasi tentang Layanan Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan di Nusa Tenggara TimurKomnas Perempuan pada tanggal 15-19Nov melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara (TTU) diKefamenanu dan Kab. Belu di Atambua tentang situasi perempuan korban kekerasandan la...
Info Lowongan Kerja Komnas Perempuan. Ayo Bekerja Bersama Kami!Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 sebagai wujud tanggung jawab negara atas terjadinya kekerasan terha...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna X Nomor 2872/RT.02/X/2024 Tentang Penyikapan Komnas Perempuan terhadap Tawaran, Undangan, atau Kerja Sama dari Perusahaan-PerusahaanPada Sidang Komisi Paripurna (SKP) X Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dilaksanakan pada 1 – 2 Oktober 2024, berdasarkan pembahasan terkait undangan dari perusa...
Suara Perempuan Dalam Kebijakan Riset Kebijakan Ekstremisme Kekerasan dan Gender IndonesiaPada 2020, Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan skor 4.6. Survei BNPT memperlihatkan potensi radikalisme di Indonesia pada 2022 sebesar 10 persen, Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menunju...
Menampilkan 421 sampai 435 dari 1921 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas