Pemetaan Implementasi RAN PD di Provinsi BengkuluPada 17-18 September 2025, Komnas Perempuan menyelenggarakan Pemetaan Implementasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) di Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini sebagai ujicoba Instrumen Pe...
Uji Coba Instrumen Pemantauan UU TPKS di Sulawesi TengahKomnas Perempuan melanjutkan rangkaian Konsultasi dan Uji Coba Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setelah sebelumnya digelar di sejumlah...
Menguatkan Solidaritas Perlindungan Perempuan Rohingya di IndonesiaKomnas Perempuan mengundang sejumlah organisasi masyarakat sipil bersama perwakilan pemerintah dan lembaga internasional menggelar lokakarya bertajuk ā€œSituasi Perempuan Pengungsi Luar Negeri: Menguatk...
Komnas Perempuan Perkuat Jaringan dengan Mitra di Nusa Tenggara BaratNTB, 12 Agustus 2025 – Komnas Perempuan melakukan kunjungan langsung ke sejumlah mitra masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat, antara lain Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH UNRAM), Kabar Bumi (K...
Komnas Perempuan Gelar Monitoring dan Konsultasi terkait Laporan CMW dan CEDAW Bersama Masyarakat Sipil di NTBMataram, NTB, 14 Agustus 2025 – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan agenda monitoring dan konsultasi bersama organisasi masyarakat sipil di Nusa Tenggara Bar...
Komnas Perempuan Dorong Penguatan Perlindungan Perempuan dan Pekerja Migran di Lombok TimurLombok Timur, NTB, 13 Agustus 2025 – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Lombok Timur, beserta jajaran perangkat daerah, termasu...
Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Laporan Penanganan Negara terhadap Aksi Unjuk Rasa Wargaā€Perlindungan Terhadap Penyampaian Pendapat, Ekspresi dan Kritik yang Dilakukan Secara Konstitusional Merupakan Kewajiban Negaraā€Ā Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)...
Komnas Perempuan Dorong Penguatan Layanan Terpadu Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Kepulauan di Provinsi MalukuAmbon, 25–29 Agustus 2025 — Komnas Perempuan melaksanakan rangkaian kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah untuk memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan...
Komnas Perempuan Dorong Revisi RUU PPMI Berperspektif GenderKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan rekomendasi kebijakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (10/9/2...
Siaran Pers Sikap Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Aksi Demonstrasi di Berbagai Daerah di Indonesia dan PenanganannyaĀ Jakarta, 3 September 2025Ā Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) menaruh atensi yang serius terhadap aksi unjuk rasa maupun peristiwa terkait yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tia...
Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespons Kekerasan Aparat terhadap Masa Aksi Demo 25 dan 28 Agustus 2025ā€œNegara Wajib Hadirkan Akuntabilitas,Ā Hentikan Tindakan Represif dan Kekerasan Aparat Kepolisian,Ā Dengarkan Aspirasi Masyarakat Sipil dan PerempuanĀ diĀ Tengah Himpitan Kondisi Sosial dan Ekonomiā€Ā J...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna III Nomor 007/RT.02/III/2024 Tentang Mekanisme Advokasi Hukuman MatiSidang Komisi Paripurna III memutuskanmenerima hasil rapat mekanisme advokasi hukuman mati dengan catatan:Advokasi pidana mati ke pidana penjara (komutasi)tidaklah bertentangan dengan prinsip hak...
Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Polisi Wanita ke-77ā€Polisi Wanita: Penting Hadirkan dan Menjadi Garda Depan Perlindungan HAM Perempuanā€Ā Jakarta, 1 September 2025Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan apres...
Siaran Pers Komnas Perempuan Mendorong Sinergitas Penguatan Perlindungan Hak Asasi Perempuan di Provinsi Sumaetara BaratKomnas Perempuan, 28 Agustus 2025KomisiĀ  Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai salah satu lembaga nasional Hak Asasi Manusia berkunjung ke Sumatera Barat selama 25-28...
Komnas Perempuan Gelar Diskusi Publik Revisi UU PPMI - Tekankan Perlindungan Substantif bagi Pekerja Migran PerempuanKomnas Perempuan Gelar Diskusi Publik Revisi UU PPMI: Tekankan Perlindungan Substantif bagi Pekerja Migran PerempuanĀ Komnas Perempuan menggelar Diskusi Publik bertajuk ā€œRevisi UU PPMI dan Masa Dep...
Menampilkan 316 sampai 330 dari 2016 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas