Komnas Perempuan Dukung Rencana Konferensi Internasional Toleransi dan PerdamaianKomisi NasionalAnti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan dukungannyaterhadap rencana pelaksanaan Konferensi Internasional yang digagas olehIndonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Konferensi tersebutbertujuan mempromosikan toleransi dan kebhinekaan...
Komnas Perempuan Resmi Dikukuhkan dalam CSIRT oleh BSSNDepok, 22 Juli 2025 — Komisi NasionalAnti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan komitmennyadalam memperkuat layanan digital dan perlindungan data korban kekerasanberbasis gender melalui pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (ComputerSecurity Incident...
Dewan Pers, Komnas Perempuan, dan LPSK Luncurkan Mekanisme Nasional Keselamatan PersJakarta, 24 Juni 2025 — Dewan Pers bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi meluncurkan Mekanisme Nasional Keselamatan Pers. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan...
Kunjungi Maumere, Komnas Perempuan Soroti Risiko Krisis Iklim bagi PerempuanMaumere, 18 Juni 2025 — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Bidang Resource Center dan Subkomisi Pemantauan menggelar kegiatan diseminasi hasil kajian dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini...
Komnas Perempuan Dukung Penyelenggaraan Give Back Sale untuk Perempuan Korban KekerasanJakarta, 20 Juni 2025 — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Give Back Sale (GBS), sebuah kegiatan penggalangan dana publik yang digagas dan diselenggarakan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa). Memasuki...
Komnas Perempuan Dorong RPP Living Law Inklusif dan Melindungi Kelompok RentanKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat (RPP Living Law) yang tengah dirumuskan oleh Kemenkum RI dapat bersifat inklusif dan mengakomodasi hak...