Kabar Terkini
Sikap dan Jawaban Komnas Perempuan Untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Prlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Dokumen “Sikap dan Jawaban Komnas Perempuan untuk RDPU RUU PPRT” ini memuat pandangan dan penjelasan Komnas Perempuan terhadap berbagai pertanyaan yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) t...
Kertas Lobi Komnas Perempuan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Dokumen Kertas Lobi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) 2026 ini disusun oleh Komnas Perempuan merupakan bahan advokasi berkesinambungan sebagai bahan advokasi kebijak...
Daftar Inventaris Masalah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Selama lebih dari dua dekade, pekerja rumah tangga berada dalam situasi kerentanan sistematis yang bersumber dari tidak diakuinya kerja domestik dan perawatan sebagai relasi kerja yang sah dalam keran...
Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025“Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban” 6 Maret 2026Komnas Perempuan meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap P...
Komnas Perempuan Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRT di Tahun 2026Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi DPR RI pada Kamis (5/3/2026) untuk membahas Rancanga...
Penguatan Sinergi Komnas Perempuan dan Kemendiktisaintek dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan di Perguruan TinggiKomnas Perempuan melakukan pertemuan bilateral dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Jumat (27/2/2026) sebagai langkah konkret advokasi pencegahan kekera...
Komnas Perempuan Dorong Review Implementasi SKB 3 Menteri tentang Jemaat Ahmadiyah dalam Perspektif HAM dan Perlindungan PerempuanKomisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama yang bertajuk “Review Isu-isu...
Sampaikan Rekomendasi, Komnas Perempuan Harap Jaksa Integrasikan Indikator Femisida dalam Penuntutan Kasus PembunuhanPencegahan dan penanganan femisida sebagai kekerasan berbasis gender paling ekstrem terhadap perempuan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Setelah beraudiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan...
Laporan Pemantauan Femisida di Indonesia 2025 Menuju Pemantauan yang Lebih Kuat: Jejak Femisida di Berbagai PlatformLaporan pemantauan femisida oleh Komnas Perempuan menegaskan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan yang terus menunjukkan angka tinggi, namun belum memiliki payung hukum...
Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati World Day of Social Justice 2026“Mengupayakan Keadilan Sosial yang Responsif Gender” Jakarta, 25 Februari 2026World Day of Social Justice ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi A/RES/62/10pada tahu...
Konsultasi Kertas Kebijakan bertajuk Situasi Pasca Bencana Banjir dan Longsor Aceh 2025 dengan Pendekatan Women, Peace and SecurityKomnas Perempuan bekerja sama dengan ICAIOS (International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)) menyelenggarakan Konsultasi Kertas Kebijakan bertajuk Situasi Pasca Bencana Banjir dan Lon...
Komnas Perempuan dan Bareksrim Polri Inisiasi Penguatan Pengetahuan hingga Pemilahan Data Pembunuhan Berbasis GenderLangkah konkret Komnas Perempuan dalam advokasi femisida pada aspek penguatan pendokumentasian nasional dilakukan melalui pertemuan billateral bersama Bareskrim Polri pada Senin, (23/2/2026). Kolabora...
Kertas Kebijakan Untuk Masukan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)Dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sedang dibahas, Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap situasi perempu...
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaDalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Komnas Perempuan menyoroti sejumlah isu krusial yang berdampak langsung pada p...
Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Pekerja: Laporan Pendokumentasian Situasi di Sektor Umum, Sektor Industri, dan Aparatur Sipil NegaraLaporan pendokumentasian Komnas Perempuan ini merupakan dokumen analitis yang merekam dan menelaah pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan pekerja di berbagai sektor. Fokus pendokumentasian menca...
Menampilkan 121 sampai 135 dari 1965 baris
ARTIKEL TERKINI
Membangun Pemberitaan Berperspektif Gender22 jam yang laluKomnas Perempuan Perkuat Pemantauan Hak Perempuan LansiaJumat, 31 Juli 2026Komnas Perempuan Perkuat Respons Kekerasan di Tanah PapuaSelasa, 28 Juli 2026Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di...Senin, 27 Juli 2026Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022