Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.MdoKepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado u.p. Majelis Hakim yang Memeriksa Gugatan Perkara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo di ManadoDengan hormat,Semoga Bapak dan jajaran Pengadilan T...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara 34/ER-PSG/III/34 P/HUM/2022 Mengenai Permohonan Uji Materiil Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiac.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor Nomor 34/ER-PSG/III/34 P/HUM/2022diJakarta             Dengan hormat,Komisi Nasional Anti Kekera...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara Nomor 34 P/HUM/2021 Mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum Kepada Yang Terhormat,  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 34 P/HUM/2021 diJakarta  Dengan hormat,Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perem...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara Gugatan Class Action Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Srg.24 Juni 2021No : 034/KNAKTP/Pemantauan/VI/2021Hal: Keterangan Tertulis Komnas Perempuan  Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)  pada Perkara Gugatan Class Act...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara No. 07/PID.PraPer/2021/PN.JKT.TIM Jakarta, 16 Juni 2021 No : 030/KNAKTP/Pemantauan/VI/2021Hal: Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara No. 07/PID.PraPer/2021/PN.JK...
Larangan Pencantuman Identitas Korban Kekerasan dalam Putusan Pengadilan yang Dipublikasikan
Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa TengahIsu konflik sumber daya alam (SDA) dan isu pemiskinan perempuan adalah salah satu isu strategis dari tujuh isu yang menjadi isu penting kerja-kerja Komnas Perempuan, maka pemantauan isu kendang menjad...
Laporan Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan : “Hukuman Tanpa Kejahatan”. Dimensi Penyiksaan dan Daur Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Psikososial di Lokasi Serupa Tahanan (RSJ dan Pusat Rehabilitasi)Pada tahun 2009, Komnas Perempuan menemukan kondisi serupa tahanan dalam kerangka kegiatan pencabutan kebebasan dan kemerdekaan dalam pemantauan tahanan di Aceh, temuan Komnas Perempuan dala...
Laporan Pemantauan : Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba : Interseksi dan PenghukumanDalam pemantauan Komnas Perempuan tentang Dampak Hukuman Mati pada Pekerja mIgran dan Keluarganya (2016) ditemukan kerentanan spesifik perempuan pekerja migran yang dimanfaatkan sebagai kuri...
Reformasi Dibelenggu Birokrasi.Catatan Hasil Pemantauan Awal terhadap Inpres No.06 Tahun 2006.Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaDengan dilatarbelakangi semangat reformasi sistem penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 Agustus 2006 mengeluark...
Laporan Pemantauan Kematian Berulang: Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak HidupLaporan Pemantauan Dampak Hukuman Mati terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya.Indonesia merupakan salah satu negara yang masih melaksanakan hukuman mati, meski pernah melakukan moratorium pelaksana...
Kematian Berulang. Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup. Laporan Pemantauan Dampak Hukuman Mati Terhadap Pekerja Migran dan KeluarganyaIndonesia merupakan salah satu negara yang masih melaksanakan hukuman mati, meski pernah melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati pada 2009-2012. Dalam dua tahun terakhir setidaknya 18 orang tela...
Laporan Hasil Pemantauan Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama: Berdaulat dalam Keyakinan, Berteguh dalam BhinnekaAda 9 faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan dan gender ini dapat terus berlangsung, yaitu (a) adanya produk hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi pe...
Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama AgamaLaporan ini disusun oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasiterhadap Perempuan dalam Konteks Pelang garan Hak Konstitusional KebebasanBeragama/Berkeyakinan. Pelapor...
Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusioanl Perempuan di 16 Kabupaten/Kota/ Pada 7 Provinsi. Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia. Desentralisasi adalah prasyarat mutlak bagi proses demokratisasi yang tengahbergulir di Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dalampraktiknya, desentralisasi melalui kebijakan...
Menampilkan 31 sampai 45 dari 63 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas